Mau Shooting Soetrisno Bachir Pingsan

SURABAYA-PATROLI-Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir, Kamis (29/6) malam harus dilarikan ke Rumah Sakit Surabaya Internasional. Ia tiba-tiba jatuh pingsan saat akan mengisi sebuah acara sebuah televisi lokal di Surabaya. Saat membuka rapat kerja nasional (rakernas)  III PAN di Hotel JW Marriot semalam, kondisi Soetrisno masih biasa-biasa saja. Ia masih tampak fit saat membacakan pusinya bertajuk Berbuat untuk Negeri. Begitu pula saat melantik sederet artis nasional yang masuk menjadi anggota baru PAN.

Wakil Sekjen DPP PAN Riski Sadiq menuturkan, Soetrisno mengalami kelelahan karena selama satu bulan ini tidak berhenti roadshow di berbagai daerah. “Tadi Pak Tris puasa sunnah Kamis. Kebetulan waktu berbuka, dia hanya minum  air putih sehingga kondisi tubuhnya sangat lemah,” kata Riski.

Ia menduga, gula darah Soetrisno menurun akibat kondisi fisiknya terus dipacu untuk melakukan kegiatan. Menurut Riski, kejadian seperti ini jarang dialami Soetrisno. “Setahu saya, baru kali ini Pak Tris jatuh pingsan,” katanya.

Sekretaris Wilayah DPD PAN Jatim, Sunartoyo yang mendampingi Soetrisno di RS Surabaya Internasional  mengatakan, sampai tadi malam fisiknya masih lemah. Sehingga, Soetrisno harus istirahat di rumah sakit. Tapi, dia mengusahakan agar pengusaha sawit dan batubara itu bisa istirahat di hotel.

“Besok pagi, Pak Tris  akan tetap mengikuti kegiatan yang diagendakan yakni sidang-sidang komisi. Saya yakin, besok Pak Tris sudah sehat seperti semula,” katanya.

Soetrisno yang semalam ditemani anak dan istrinya sejak beberapa hari terakhir memang melakukan banyak kegiatan. Sebelum membuka rakernas, ia menyempatkan diri mengunjungi sejumlah media massa di Surabaya, termasuk Harian Surya. Pada Kamis pagi, ia melakukan konferensi pers  mengenai jadwal kegiatan rakernas. Sedangkan siang dan malamnya, ia secara resmi membuka rakernas.

Acara tadi malam memang cukup menguras banyak tenaga. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diklaim sebagai rakernas terbesar ini, di antaranya  Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri Pendidikan Bambang Soedibyo, anggota DPR RI AM Fatwa, Syahrul Yasin Limpo (gubernur Sumsel), dan Dede Yusuf (wagub Jabar).

Juga hadir pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung PAN-PD untuk running pilgub Jatim, 23 Juli 2008 mendatang. Serta 35 artis papan atas yang masuk menjadi anggota baru PAN.

- YLBHI: Penyelesaian Lapindo Harus Adil bagi Korban -

Jakarta (*) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, keadilan bagi korban harus menjadi muara penyelesaian persoalan semburan lumpur Lapindo.

“Pemulihan hak-hak korban harus menjadi tujuan utama, ketimbang melakukan kompromi dan mencari jalan penyelesaian masalah yang meminggirkan korban,” kata Ketua YLBHI Patra M Zen dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pernyataan YLBHI tersebut terkait peringatan dua tahun munculnya semburan lumpur di area pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut YLBHI, harus ada skema baru pemulihan dan reparasi hak-hak korban di luar skema yang telah ada saat ini, misalnya dengan pembentukan Badan Reparasi Nasional untuk memulihkan hak-hak korban sekaligus menjamin hak asasi manusia para korban lumpur.

Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dinilai YLBHI belum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada korban.

“Perpres itu jelas mengabaikan hak-hak korban di luar peta terdampak dan memicu beragam persoalan,” kata Patra.

Dari aspek hukum, perlu dilakukan terus penyelidikan tindak pidana bagi mereka yang terlibat kejahatan terkait semburan lumpur Lapindo.

“Hakim di pengadilan yang menangani perkara gugatan lumpur Lapindo harus memeriksa dan memutus perkara dengan berlandaskan pada hati nurani yang sesungguh-sungguhnya dan tidak dikotori oleh pertimbangan-pertimbangan sempit yang menyebabkan kerugian besar di pihak korban,” kata Patra.

Menurut YLBHI, fakta di pengadilan menunjukkan semburan lumpur terjadi karena kesalahan Lapindo, karena kekurang hati-hatian dalam melakukan pengeboran

- Mendidik Tenaga Pintar dan Trampil -

Butuh Dukungan Penuh Industri

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia gelar yang diperoleh masih merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan strata sosial seseorang. Terlepas dari kualitas dan kompetensi sesungguhnya si penyandang gelar itu, yang penting jika sudah mempunyai embel-embel gelar di belakang atau di depan nama seseorang, kelas sosialnya jadi lebih tinggi.

Hal itu pula yang menyebabkan jenis penyelenggaraan pendidikan yang berkembang adalah yang dapat memberikan gelar kepada lulusannya. Jika tidak memiliki gelar, dianggap kurang bergengsi dan tidak diminati. Padahal sesungguhnya dalam banyak kasus di masyarakat gelar yang disandang tidak disertai dengan kompetensi atau keahlian sebagaimana semestinya. Kompetensi merupakan gabungan pengetahuan teoritis dan praktek yang mestinya diperoleh melalui lembaga pendidikan.

Paradigma ini berkembang dari keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan sendiri. Pemerintah tampaknya membiarkan dan bahkan ikut para penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan pendidikan untuk menuju kemampuan teoritis semata tanpa dibarengi keterampilan dalam menerapkan ilmu atau teori tersebut.
Padahal dunia kerja tidak saja membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teoritis tetapi juga harus trampil dalam mempraktekkan ilmu yang dimilikinya ( kompetensi) dan siap bekerja.

Karenanya, tidak mengherankan jika saat ini di Indonesia begitu banyak orang-orang terpelajar atau berpendidikan tetapi menganggur alias tidak bekerja. Biasanya alasan dari kondisi ini adalah tidak tersedianya lapangan kerja. Padahal sesungguhnya lapangan kerja masih begitu banyak. Hanya saja kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja itu tidak dapat dipenuhi oleh para penganggur terdidik tadi.
Selain kompetensi yang diabaikan dalam sistem pendidikan kita, kerjasama antara dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan lembaga pendidikan yang memasok juga masih jauh dari kurang. Padahal sesungguhnya industri merupakan tempat para terdidik untuk menerapkan teknologi kerbaru yang ada.

Untuk mengantisipasi hal seperti ini, orientasi pendidikan di negara kita memang harus berubah. Lembaga pendidikan seharusnya bisa menyediakan sumber daya manusia yang terdidik secara teori dan trampil dalam penerapannya, serta siap memasuki dunia kerja.
Dari beberapa fakta menunjukkan hasil SDM seperti itu biasanya dihasilkan oleh lembaga pendidikan kejuruan atau Politeknik. Di lembaga seperti ini warga belajar umumnya mempunyai keseimbangan dalam kemampuan teori dan keterampilan untuk menerapkannya. Sehingga mereka lebih siap untuk bekerja.

Di Indonesia lembaga pendidikan politeknik ini memang kurang berkembang. Di samping orientasi pendidikan nasional yang masih sebatas gelar kesarjanaan, juga keberpihakan pemerintah yang sangat jauh dari memadai.

Beberapa lembaga pendidikan kejuruan seperti politeknik di Indonesia hadir dipelopori pihak lain non pemerintah. Misalnya, Politeknik Manufaktur Bandung yang dulunya dikenal dengan nama Polman Swiss hadir dari dukungan pemerintah Swiss. Demikian jua ATMI Solo yang awalmkehadirannya dipelopori negara lain. Politeknik Astra, hadir dengan dukungan sepenuhnya Yayasan Astra Bina Ilmu, Politeknik Gajah Tunggal berdiri atas dukungan penuh Gajah Tunggal Group.

Dari data, para lulusan lembaga pendidikan Politekni di atas, hampir tidak ada yang menganggur. Sebagian bahkan menjalani ikatan dinas untuk mensuplay kebutuhan sumber daya manusia industri foundersnya.

Melihat gelagat ini semestinya pemerintah lebih terbuka matanya dalam mengarahkan pendidikan nasional kita. Namun kenyataannya hal itu datangnya lama sekali. Pendidikan berbasis kompetensi dan konsep Link and Match dalam bidang pendidikan baru dihembuskan dalam beberapa tahun belakangan ini. Padahal lembaga pendidikan politeknik seperti di atas sudah hadir jauh sebelunya.

Membutuhkan Dana Besar
Ass Dir. for Student Affairs Politeknik Manufaktur ASTRA Kristanto membenarkan, sejauh ini masyarakat memang kurang berminat pada pendidikan tinggi kejuruan seperti politeknik. Salah satu sebabnya adalah karena tidak mempunyai gelar yang diyakini dapat mengangkat status sosial seseprang.

Akan tetapi di samping itu, keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan seperti ini juga diakui sangat kurang. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah lembaga pendidikan politeknik dibandingkan perguruan tinggi universitas atau sejenisnya.

Minimnya jumlah lembaga pendidikan seperti politeknik tersebut menurutnya salah satunya adalah karena besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu lembaga pendidikan politeknik. Lembaga ini akan menempa warga belajar menjadi ahli-ahli yang mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya secara langsung di dunia industri.

Untuk itu tentunya lembaga pendidikannya harus dilengkapi dengan seluruh media atau alat praktek yang memadai. Mulai dari mesiin-mesin, workshop, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Belum lagi peralatan itu harus selalu di up grade agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang dipakai industri.

Meski demikian Kristanto juga mengakui untuk mendirikan dan menjag keberlangsungan lembaga pendidikan politeknik seperti halnya Polman ASTRA tidak cukup hanya keberpihakan pemerintah semata. Industri yang menjadi tempat diterapkannya teknologi terkini harus memberi dukungan sepenuhnya.

Hubungan antara industri dengan lembaga pendidikan ini harus terjalin dengan baik dalam kerangka menuju tujuan yang sama. Pihak lembaga pendidikan akan menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi industri. Sementara untuk itu industri harus bersedia dan memberikan kesempatan sebagai theaching facility.

Di Indonesia, kata Kristanto, belum semua industri bersedia menjadi theaching facility dari lembaga pendidikan tersebut. “ Jika tidak ada dukungan dari industri, lembaga pendidikan politeknik ini tidak akan bisa berjalan, kalaupun jalan kualitasnya tidak dapat dijamin mempunyai kompetensi terutama dalam penerapan ilmunya ke dunia industri. Lulusannya tidak akan siap kerja,” papar Kristanto

- KNPI Prihatin Tindak Kekerasan di Kampus Unas -

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Hasanuddin Yusuf mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan yang terjadi di kampus Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Sabtu (24/5).

“Kami mendesak Kapolda Irjen Adang Firman segera membentuk tim investigasi untuk mengusut kekerasan di kampus Unas tentang tindakan kepolisian apakah sudah sesuai protab atau tidak,” katanya saat menengok para mahasiswa yang ditahan di Mapolres Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu.

Hasanuddin yang juga Ketua Umum DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI) itu juga meminta aparat kepolisian agar menggunakan cara persuasif dalam menangani para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, khususnya atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kami tidak ingin adik-adik kita yang menyampaikan tuntutan terhadap kenaikan BBM ini harus ditangani secara represif,” ujarnya.

Hasanuddin menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa pihak Kepolisian berjanji akan segera membebaskan para mahasiswa yang ditahan dalam demo menolak kenaikan harga BBM, namun bagi mereka yang bukan mahasiswa akan diproses secara hukum.

Sebelumnya, Hasanuddin bersama tokoh-tokoh organisasi keormasan pemuda (OKP) bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara jakarta selama hampir 2,5 jam mendengarkan penjelasan tentang kenaikan harga BBM.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin sendiri cukup memahami sejumlah alasan pemerintah karena ingin menyelamatkan APBN.

Namun di sisi lain, Hasanuddin menolak jika pemerintah lewat aparat hukumnya bertindak represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa bahkan sampai ditahan.

“Polisi diharapkan segera membebaskan para mahasiswa yang ditahan. Karena berunjuk rasa sebagai hak berdemokrasi yang dijamin dalam UU,” kata Hasanuddin saat mengunjungi para mahasiswa yang ditahan di Polda Metro Jaya dan diterima oleh AKBP Purwadi.

Menurut Hasanuddin, oleh AKBP Purwadi yang menerimanya dijelaskan, bahwa para mahasiswa yang sedang diperiksa dijanjikan untuk dibebaskan setelah pemeriksaan selesai.

Sementara dalam kunjungan di Mapolres Jaksel, Ketum KNPI Hasanuddin menyayangkan terjadinya kekerasan dalam penanganan demo di kampus Unas.

Hasanuddin menjenguk satu persatu korban dari mahasiswa Unas dan menunjuk Ketua LBH KNPI Sahril Harahap SH untuk memberikan advokasi hukum kepada para mahasiswa Unas yang ditahan.

- Warga Gugat Class Action SBY Terkait BBM -

Jakarta (*) – FX Arief Poyuono dan Munatshir Mustaman, mengajukan gugatan class action terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga BBM ke Pengadilan Negeri (PN) Jakpus, Senin.

FX Arief Poyuono merupakan Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu dan Mutashir Mustaman, Ketua Gerakan Pemuda Kerakyatan. Keduanya mengatasnamakan rakyat Indonesia, menuntut pula tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp1 triliun.

Pengajuan gugatan class action ke PN Jakpus itu dilakukan advokat dari Serikat Pengacara Rakyat yang dipimpin Habiburokhman, dan mereka mendapat nomor register 170/Pdt G/2008.

Kuasa hukum penggugat, Habiburokhman, mengatakan tuntutan dari class action itu yakni memerintahkan kepada tergugat untuk menunda kenaikan harga BBM, hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita penggugat akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp1 triliun,” katanya.

Dikatakannya, penggugat juga meminta Majelis Hakim menyatakan tindakan menaikkan harga BBM yang berlaku

efektif 24 Mei 2008, telah melawan hukum serta meminta kepada tergugat untuk menurunkan ke

mbali BBM.

Selain itu, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima penggugat yang bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat Indonesia, akibat kenaikan harga BBM.

Penggugat juga meminta dibentuknya terhadap Komisi Ganti Rugi untuk membagikan kerugian kepada seluruh rakyat Indonesia, setelah putusan memilik kekuatan hukum tetap.

“Penggugat juga meminta menghukum tergugat untuk meminta maaf kepada penggugat dengan iklan permohonan maaf di koran nasional, sembilan stasiun televisi nasional, sembilan

stasiun radio dan sembilan situs internet, tiga hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

- Muhaimin: Islah Tak Cukup Hanya Bersalaman -

Jakarta, Patroli – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) versi Muktamar Luar Biasa (MLB) Ancol, Muhaimin Iskandar, menyatakan islah (mengakhiri pertikaian-Red) PKB tidak cukup hanya dengan bersalaman, tetapi harus dilakukan dengan mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Salaman saja tidak ada artinya,” kata Muhaimin usai acara silaturahmi pengurus dan kiai-kiai PKB dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa malam.

Beberapa hari lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat “memaksa” Muhaimin bersalaman dengan Ketua Umum PKB versi MLB Parung Ali Masykur Musa dan menyarankan agar PKB melakukan islah ketika keduanya menghadiri pembukaan Munas Forum Silaturahmi Keluarga Alumni PMII di Istana Wapres.

Lebih lanjut Muhaimin mengatakan pihaknya mengartikan islah sebagai pembenahan sistem di dalam tubuh PKB sehingga lebih taat pada AD/ART partai.

“Tujuh puluh persen pilkada PKB kalah karena tak taat sistem. Karena itu, syarat islah adalah kembali ke sistem dan AD/ART,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Dewan Syura PKB versi MLB Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan tegas menyatakan tidak ada islah dengan kubu Muhaimin.

“Saya sudah tidak percaya Muhaimin,” kata Gus Dur dengan nada tinggi. Ia juga menyatakan tidak mau tahu dengan bersalamannya Muhaimin dan Ali Masykur di Istana Wapres

- Korban Lumpur Lapindo Mengemis di Jalan Tol -

Mereka Kini Mengemis di Pinggir Jalan Tol

SIDOARJO – Di saat warga korban terdampak lumpur bersuka cita menerima pembayaran 80 persen dalam jual-beli atas tanah dan bangunan miliknya yang telah tenggelam dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), justru warga di luar peta terdampak, khususnya warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, semakin sedih. Nasib mereka belum jelas, karena rumah mereka sudah tenggelam, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan mereka akan diberi ganti rugi oleh pemerintah.
Desa Besuki memang berada di luar area terdampak 22 Maret 2007. Sesuai dengan aturan hukum Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), biaya penanganan sosial di luar peta terdampak akan ditangani oleh pemerintah.
Ratusan warga Desa Besuki itu sejak 11 Februari 2008 lalu hingga kini harus hidup di tenda-tenda pengungsian di lokasi bekas jalan tol Porong-Gempol KM 41. Mereka tidur berdesak-desakan, beralaskan tikar, dan tidak ada bantuan makan. Sebagian warga terpaksa mengungsikan anak-anak mereka ke kerabatnya di tempat lain. Padahal mereka adalah warga negara yang harus dijamin kehidupannya oleh pemerintah.
Tidak adanya kejelasan nasib ini di antaranya dialami oleh Anis, warga RT 02/RW 5 Desa Besuki. Sejak 11 Februari lalu, ia harus menyelamatkan diri. Sebab pada hari itu tanggul lumpur di Desa Besuki jebol, dan langsung menenggelamkan rumahnya. Tidak banyak harta benda yang dapat mereka selamatkan. ”Yang penting nyawa ini tidak melayang,” kata Anis dengan penuh kepasrahan.
Pada hari itu pula, Anis bersama istrinya, Puriyati dan ketiga anaknya mengungsi di bekas jalan tol. Jarak antara rumah mereka dengan bekas jalan tol itu berkisar 500 meter. Pada malam itu, ia harus tidur beratapkan langit dan berlantai aspal. Beberapa hari kemudian, pemerintah melalui Departemen Sosial memasang lima unit tenda untuk menampung para pengungsi. Makanan pun datang sehari tiga kali, dan kebutuhan air bersih dipenuhi. ”Kami tidak mungkin kembali ke rumah. Meski akhirnya lumpur mengering, tetapi sudah masuk rumah sekitar satu meter,” tambah Anis.

Kehidupan mereka semakin terpuruk, karena setelah tiga minggu mengungsi, Pemkab Sidoarjo menghentikan pasokan makanan untuk para pengungsi. Menurut Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Pemkab Sidoarjo tidak punya dana untuk memberikan makan kepada warga pengungsi secara terus-menerus. Sebab rata-rata dalam sehari harus mengeluarkan anggaran Rp 30 juta untuk jatah makan pengungsi. Maka warga pun harus rela mencari makan sendiri, meski mereka tidak tahu harus mencari ke mana.

Diberi Harapan
Persitiwa tersebut tentu saja mulai membuka mata pemerintah, bahwa warga korban lumpur di luar peta terdampak tidak banyak tersentuh. Pemerintah mulai membahas kelayakan desa-desa di sekitar tanggul lumpur, dan akhirnya menyetujui memberikan ganti rugi dengan skema cash and carry pada warga tiga desa, yakni Desa Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon.
Keputusan ini tentu saja menyenangkan warga. Mereka benar-benar diberi harapan untuk mendapatkan uang dan segera pindah dari pengungsian, kemudian menjalani hidup normal kembali. Tetapi hingga akhir Mei ini, ganti rugi itu belum pernah terwujud, dengan dalih pemerintah masih harus memproses uang itu. Sungguh sangat birokratis di tengah warga yang sangat kesusahan!
”Kami memang diberi harapan untuk mendapatkan ganti rugi itu. Tetapi hingga kini, harapan itu bagai angin surga di telinga, karena sudah lebih dari tiga bulan kami hidup di tenda pengungsian jalan tol,” tambah Anis, yang sejak dua bulan lalu mengungsikan kedua anaknya yang masih kecil ke rumah kerabatnya.
Sekretaris BPLS, Adi Sarwoko, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memproses pencairan dana untuk ganti rugi warga di luar peta terdampak 22 Maret 2007. Memang prosesnya cukup panjang, karena untuk mencairkan dana itu harus melalui pembicaraan di legislatif, termasuk dibahas oleh panitia anggaran DPR RI. ”Saat ini, proses itu sudah berada di Departemen Keuangan,” kata Adi Sarwoko.
Lambat laun, warga tidak kuat juga tinggal di”tenda penantian”. Dengan berbagai keterbatasan, warga membangun”gubuk-gubuk derita” di jalan tol. Saat ini, sekitar 40 unit gubuk berdiri di sekitar tenda pengungsian, sehingga terlihat seperti perkampungan baru di jalan tol.
Gubuk yang rata-rata berukuran 3 x 4 meter dengan dinding dari kardus dan karung plastik, atap dari jerami dan lantai dari aspal itu sengaja dibangun warga pengungsian, karena mereka ingin memiliki privasi. ”Kalau di tenda pengungsian, kita tidak bisa apa-apa,” jelas Anis yang diiyakan oleh Puriyati.
Untuk makan sehari-hari, ratusan keluarga ini menunggu bantuan dari para dermawan, dan terkadang terpaksa mengemis di pinggir jalan tol, mengharap belas kasihan pengendara yang melintas di jalan tersebut.
Itulah salah satu potret buram warga korban lumpur di luar peta terdampak. Dalam dua tahun terakhir ini, tepatnya sejak 29 Mei 2006 lalu, mereka selalu hidup dengan penuh penderitaan, kekhawatiran, rasa was-was dan diliputi ketakutan. Tidak hanya itu, masih ada sembilan desa lagi yang hidup warganya mulai tidak nyaman. Dua tahun lumpur menyembur, dua tahun pula mereka menderita.

– BLT untuk Jompo Diantar ke Rumah -

Bandung – Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meminta kantor pos untuk membayarkan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada kaum jompo di rumah masing-masing. Kaum jompo tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengambil dana BLT.

Permintaan ini disampaikan Menteri Perdagangan ketika meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Pusat Bandung, Senin (26/5) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Mari berbincang-bincang dengan penerima BLT, Ny Epon. Melihat kondisi Epon yang sudah lanjut usia, Mari kemudian meminta PT Pos Indonesia untuk memberi kemudahan bagi penerima BLT dari kalangan lanjut usia untuk tidak perlu datang ke kantor pos. “Mereka bisa menerima BLT di rumah masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan selama tiga hari ini, Menteri Perdagangan menilai penyaluran BLT berjalan lancar dan tidak ada masalah. Ia juga berharap tidak terjadi pemotongan dana BLT dengan dalih apa pun.

Dari pengalaman pada tahun 2005, jika terjadi penyimpangan penyaluran BLT, persentasenya tidak lebih dari 10 persen. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat supaya tidak segan-segan untuk melapor.

Penyaluran BLT di Kota Bandung, hingga Senin, sudah diberikan kepada sekitar 2.900 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Juru bicara Kantor Pos Besar Bandung, Suyut Suhendar, mengatakan Kantor Pos Besar Bandung telah membentuk tim untuk menyalurkan dana BLT bagi kaum jompo maupun mereka yang sedang sakit. “Kami akan datang ke rumah serta rumah sakit untuk memberikan BLT bagi mereka yang tidak bisa datang ke kantor pos,” jelas Suyut.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengusulkan kepada PT Pos agar penyaluran BLT di kelurahan jika penerima BLT sulit mengakses kantor pos. “Pertimbangan ini karena ada warga yang tinggal di luar area perkotaan, sehingga untuk mengakses kantor pos di dalam Kota Makassar sedikitnya membutuhkan uang transpor Rp 50.000,” jelas Ilham.

Lokasi warga penerima BLT yang sulit mengakses kantor pos adalah warga yang tersebar di 11 pulau yang masuk Wilayah Kota Makassar seperti Pulau Lumu-Lumu, Lanjukan, Kondingareng Keke, dan Barrang Caddi. Menanggapi hal tersebut, Kepala PT Pos Wilayah X Sulawesi, Maman Suherman, mengatakan pihaknya belum dapat mengabulkan permintaan itu karena mekanisme penyaluran BLT masih difokuskan di kantor pos.

“Pertimbangan itu memang bijaksana, namun kami belum berani menerapkannya, karena dikhawatirkan membludaknya penerima BLT di loket yang diselenggarakan di kelurahan tertentu,” katanya. Penerima BLT diberi kesempatan hingga akhir Desember 2008. Penerima BLT di Makassar tercatat 70.176 RTS, sedangkan total di Sulsel mencapai lebih dari satu juta RTS yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Di Manado, BLT yang akan disalurkan dalam waktu dekat, dinilai oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tomohon, Ferdinand Datu, sebagai tidak mendewasakan rakyat miskin dan tak tepat sasaran karena masih memakai data lama. Menurutnya, lebih baik BLT dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan.

- Ribuan Angkutan Kota Mogok –

Surabaya – Kenaikan harga BBM diprotes oleh kalangan pengusaha angkutan umum dengan cara mogok operasi secara massal.

Senin (26/5) ini, ribuan ar-mada angkutan kota se-Surabaya dan Jayapura melakukan aksi mogok massal, menuntut pemerintah agar membatalkan kenaikan har-ga BBM, karena beban angkutan kota semakin berat.

Akibat aksi ini, ribuan calon penumpang tidak bisa terangkut. Aksi di Surabaya yang berlangsung sejak pukul 06.00 tersebut, melibatkan 58 angkutan kota se-Surabaya. Aksi tersebut juga didukung oleh mayoritas bus kota, taksi, dan armada bus mini jurusan Surabaya-Mojokerto. Selain mogok, mereka juga menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Jawa Timur.

Ribuan calon penumpang hanya bisa bergerombol di halte-halte pemberhentian angkutan umum. Di samping itu, calon penumpang yang berada di Terminal Joyoboyo tidak bisa terangkut. Sedangkan ribuan angkutan kota, bus kota dan minibus jurusan Surabaya-Mojokerto diparkir di Terminal Joyoboyo dan ditinggalkan sopirnya. Otomatis, terminal tersebut tidak muat menampung seluruh armada angkutan kota sehingga meluber hingga ke jalan raya.

Pemkot Surabaya bersama jajaran Polwiltabes Surabaya mengerahkan mobil dinasnya untuk membantu mengangkut penumpang. Pemkot mengerahkan belasan mobil Satpol PP dan lima unit bus sekolah, sedangkan Polwiltabes mengerahkan truk angkutan karyawan. Menurut Wastomi Suheri, Ketua DPC Organda Kota Surabaya, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan para sopir atas kenaikan harga BBM yang akan membuat mereka semakin terpuruk. “Jika kami menaikkan tarif angkutan, penumpang akan semakin sepi. Tetapi jika tidak dinaikkan, tidak cukup untuk biaya operasional,” kata Wastomi.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak bisa lagi membatalkan kenaikan harga BBM, maka pihaknya memberikan opsi agar angkutan umum khususnya angkutan kota, mendapatkan subsidi harga BBM. “Dengan begitu, tarif angkutan umum tidak perlu dinaikkan, dan pengeluaran sopir dari sisi BBM tidak naik juga,” paparnya.

Menurut rencana awal, mogok massal ini akan berlangsung hingga pukul 24.00 nanti. Tetapi menurut Wastomi, pihaknya akan membicarakan lagi masalah ini. “Bisa saja jika kami dari Gedung DPRD nanti ada suatu kesepakatan baru, kami akan kembali beroperasi sore nanti,” ungkapnya.

Di Jayapura, Papua, ratusan penumpang angkutan umum juga telantar karena mogoknya armada angkutan umum jurusan Waena-Abepura, Kota Raja-Abepura, Jayapura-Entrop, dan taksi jurusan Dok.

Para sopir menuntut agar tarif angkot dinaikkan. Wakil sopir angkot bernama Erwin, yang ditemui SH di halaman Gedung DPRD, mengatakan kenaikan harga BBM membuat mereka semakin menderita.

Sementara itu, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, dalam acara Rakerda I Partai Demokrat di SwissBell Hotel, Jayapura, mengatakan kenaikan BBM tidak berpengaruh di Papua, khususnya di pedalaman. “Kalau hanya naik seribu perak, kami tidak berpengaruh, karena di Puncak Jaya harga bensin saat ini sudah mencapai Rp 35.000,” katanya.

Ia bahkan mengatakan aksi demo BBM tersebut seharusnya sudah dilakukan dari dulu, karena barang-barang kebutuhan dan BBM sudah mahal sejak sebelum ada kenaikan harga BBM. Akibat mogok massal angkutan umum hari ini, para penumpang terpaksa menggunakan ojek meskipun dengan tarif lebih mahal. “Daripada ke kantor dan dimarahi bos, lebih baik naik taksi saja,” ujar Lusi, penumpang angkot yang menunggu hampir satu jam.

Begitu pula di Surabaya, banyaknya penumpang yang tidak terangkut angkutan umum, membuat muncul para tukang ojek dadakan. Tentu ongkosnya lebih mahal, seperti untuk jalur Wonokromo-Pasar Turi, jika naik angkutan kota dikenakan tarif Rp 2.500/penumpang, tetapi kalau naik ojek Rp 15.000/penumpang. Tidak hanya tukang ojek, para tukang becak juga meraih keuntungan. Jika naik becak dari Wonokromo menuju Gunungsari yang biasanya cukup dengan Rp 5.000, kali ini mereka minta Rp 10.000.