Bandung – Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu meminta kantor pos untuk membayarkan dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada kaum jompo di rumah masing-masing. Kaum jompo tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengambil dana BLT.
Permintaan ini disampaikan Menteri Perdagangan ketika meninjau penyaluran BLT di Kantor Pos Pusat Bandung, Senin (26/5) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Mari berbincang-bincang dengan penerima BLT, Ny Epon. Melihat kondisi Epon yang sudah lanjut usia, Mari kemudian meminta PT Pos Indonesia untuk memberi kemudahan bagi penerima BLT dari kalangan lanjut usia untuk tidak perlu datang ke kantor pos. “Mereka bisa menerima BLT di rumah masing-masing,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatan selama tiga hari ini, Menteri Perdagangan menilai penyaluran BLT berjalan lancar dan tidak ada masalah. Ia juga berharap tidak terjadi pemotongan dana BLT dengan dalih apa pun.
Dari pengalaman pada tahun 2005, jika terjadi penyimpangan penyaluran BLT, persentasenya tidak lebih dari 10 persen. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat supaya tidak segan-segan untuk melapor.
Penyaluran BLT di Kota Bandung, hingga Senin, sudah diberikan kepada sekitar 2.900 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Juru bicara Kantor Pos Besar Bandung, Suyut Suhendar, mengatakan Kantor Pos Besar Bandung telah membentuk tim untuk menyalurkan dana BLT bagi kaum jompo maupun mereka yang sedang sakit. “Kami akan datang ke rumah serta rumah sakit untuk memberikan BLT bagi mereka yang tidak bisa datang ke kantor pos,” jelas Suyut.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengusulkan kepada PT Pos agar penyaluran BLT di kelurahan jika penerima BLT sulit mengakses kantor pos. “Pertimbangan ini karena ada warga yang tinggal di luar area perkotaan, sehingga untuk mengakses kantor pos di dalam Kota Makassar sedikitnya membutuhkan uang transpor Rp 50.000,” jelas Ilham.
Lokasi warga penerima BLT yang sulit mengakses kantor pos adalah warga yang tersebar di 11 pulau yang masuk Wilayah Kota Makassar seperti Pulau Lumu-Lumu, Lanjukan, Kondingareng Keke, dan Barrang Caddi. Menanggapi hal tersebut, Kepala PT Pos Wilayah X Sulawesi, Maman Suherman, mengatakan pihaknya belum dapat mengabulkan permintaan itu karena mekanisme penyaluran BLT masih difokuskan di kantor pos.
“Pertimbangan itu memang bijaksana, namun kami belum berani menerapkannya, karena dikhawatirkan membludaknya penerima BLT di loket yang diselenggarakan di kelurahan tertentu,” katanya. Penerima BLT diberi kesempatan hingga akhir Desember 2008. Penerima BLT di Makassar tercatat 70.176 RTS, sedangkan total di Sulsel mencapai lebih dari satu juta RTS yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
Di Manado, BLT yang akan disalurkan dalam waktu dekat, dinilai oleh anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tomohon, Ferdinand Datu, sebagai tidak mendewasakan rakyat miskin dan tak tepat sasaran karena masih memakai data lama. Menurutnya, lebih baik BLT dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan.