- Korban Lumpur Lapindo Mengemis di Jalan Tol -

Mereka Kini Mengemis di Pinggir Jalan Tol

SIDOARJO – Di saat warga korban terdampak lumpur bersuka cita menerima pembayaran 80 persen dalam jual-beli atas tanah dan bangunan miliknya yang telah tenggelam dari PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), justru warga di luar peta terdampak, khususnya warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon, semakin sedih. Nasib mereka belum jelas, karena rumah mereka sudah tenggelam, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan mereka akan diberi ganti rugi oleh pemerintah.
Desa Besuki memang berada di luar area terdampak 22 Maret 2007. Sesuai dengan aturan hukum Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), biaya penanganan sosial di luar peta terdampak akan ditangani oleh pemerintah.
Ratusan warga Desa Besuki itu sejak 11 Februari 2008 lalu hingga kini harus hidup di tenda-tenda pengungsian di lokasi bekas jalan tol Porong-Gempol KM 41. Mereka tidur berdesak-desakan, beralaskan tikar, dan tidak ada bantuan makan. Sebagian warga terpaksa mengungsikan anak-anak mereka ke kerabatnya di tempat lain. Padahal mereka adalah warga negara yang harus dijamin kehidupannya oleh pemerintah.
Tidak adanya kejelasan nasib ini di antaranya dialami oleh Anis, warga RT 02/RW 5 Desa Besuki. Sejak 11 Februari lalu, ia harus menyelamatkan diri. Sebab pada hari itu tanggul lumpur di Desa Besuki jebol, dan langsung menenggelamkan rumahnya. Tidak banyak harta benda yang dapat mereka selamatkan. ”Yang penting nyawa ini tidak melayang,” kata Anis dengan penuh kepasrahan.
Pada hari itu pula, Anis bersama istrinya, Puriyati dan ketiga anaknya mengungsi di bekas jalan tol. Jarak antara rumah mereka dengan bekas jalan tol itu berkisar 500 meter. Pada malam itu, ia harus tidur beratapkan langit dan berlantai aspal. Beberapa hari kemudian, pemerintah melalui Departemen Sosial memasang lima unit tenda untuk menampung para pengungsi. Makanan pun datang sehari tiga kali, dan kebutuhan air bersih dipenuhi. ”Kami tidak mungkin kembali ke rumah. Meski akhirnya lumpur mengering, tetapi sudah masuk rumah sekitar satu meter,” tambah Anis.

Kehidupan mereka semakin terpuruk, karena setelah tiga minggu mengungsi, Pemkab Sidoarjo menghentikan pasokan makanan untuk para pengungsi. Menurut Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Pemkab Sidoarjo tidak punya dana untuk memberikan makan kepada warga pengungsi secara terus-menerus. Sebab rata-rata dalam sehari harus mengeluarkan anggaran Rp 30 juta untuk jatah makan pengungsi. Maka warga pun harus rela mencari makan sendiri, meski mereka tidak tahu harus mencari ke mana.

Diberi Harapan
Persitiwa tersebut tentu saja mulai membuka mata pemerintah, bahwa warga korban lumpur di luar peta terdampak tidak banyak tersentuh. Pemerintah mulai membahas kelayakan desa-desa di sekitar tanggul lumpur, dan akhirnya menyetujui memberikan ganti rugi dengan skema cash and carry pada warga tiga desa, yakni Desa Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring, Kecamatan Jabon.
Keputusan ini tentu saja menyenangkan warga. Mereka benar-benar diberi harapan untuk mendapatkan uang dan segera pindah dari pengungsian, kemudian menjalani hidup normal kembali. Tetapi hingga akhir Mei ini, ganti rugi itu belum pernah terwujud, dengan dalih pemerintah masih harus memproses uang itu. Sungguh sangat birokratis di tengah warga yang sangat kesusahan!
”Kami memang diberi harapan untuk mendapatkan ganti rugi itu. Tetapi hingga kini, harapan itu bagai angin surga di telinga, karena sudah lebih dari tiga bulan kami hidup di tenda pengungsian jalan tol,” tambah Anis, yang sejak dua bulan lalu mengungsikan kedua anaknya yang masih kecil ke rumah kerabatnya.
Sekretaris BPLS, Adi Sarwoko, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memproses pencairan dana untuk ganti rugi warga di luar peta terdampak 22 Maret 2007. Memang prosesnya cukup panjang, karena untuk mencairkan dana itu harus melalui pembicaraan di legislatif, termasuk dibahas oleh panitia anggaran DPR RI. ”Saat ini, proses itu sudah berada di Departemen Keuangan,” kata Adi Sarwoko.
Lambat laun, warga tidak kuat juga tinggal di”tenda penantian”. Dengan berbagai keterbatasan, warga membangun”gubuk-gubuk derita” di jalan tol. Saat ini, sekitar 40 unit gubuk berdiri di sekitar tenda pengungsian, sehingga terlihat seperti perkampungan baru di jalan tol.
Gubuk yang rata-rata berukuran 3 x 4 meter dengan dinding dari kardus dan karung plastik, atap dari jerami dan lantai dari aspal itu sengaja dibangun warga pengungsian, karena mereka ingin memiliki privasi. ”Kalau di tenda pengungsian, kita tidak bisa apa-apa,” jelas Anis yang diiyakan oleh Puriyati.
Untuk makan sehari-hari, ratusan keluarga ini menunggu bantuan dari para dermawan, dan terkadang terpaksa mengemis di pinggir jalan tol, mengharap belas kasihan pengendara yang melintas di jalan tersebut.
Itulah salah satu potret buram warga korban lumpur di luar peta terdampak. Dalam dua tahun terakhir ini, tepatnya sejak 29 Mei 2006 lalu, mereka selalu hidup dengan penuh penderitaan, kekhawatiran, rasa was-was dan diliputi ketakutan. Tidak hanya itu, masih ada sembilan desa lagi yang hidup warganya mulai tidak nyaman. Dua tahun lumpur menyembur, dua tahun pula mereka menderita.